Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Kantor Badan Kesbanglinmas DIY, Rabu (21/10) menggelar sosialisasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas pasca revisi oleh Mahkamah Konstitusi di aula kantor Bakesbanglinmas DIY. Sosialisasi yang diikuti pengurus ormas serta sejumlah perwakilan instansi pemerintah tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman tentang kriteria dan kewenangan ormas kepada pengurus ormas maupun instansi terkait di pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kepala Badan Kesbanglinmas DIY, Agung Supriyono berharap, revisi UU Ormas nomor 17 tahun 2013 dapat memberikan pemahaman yang benar tentang ormas dan beberapa hal yang harus dipatuhi.

Dalam sosialisasi tersebut, Kesbang Advokasi Ditjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri, Triyono, juga menyampaikan rancang bangun kesbangpol mendatang serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pemaparan tersebut, diketahui ada sejumlah pasal yang mengalami perubahan, seperti kewenangan pengalokasian anggaran yang lebih banyak dibebankan pada anggaran dari pusat melalui APBN. Tidak hanya itu, kewenangan Kesbanglinmas juga akan menjadi lebih luas tahun 2017 mendatang, karena Badan Kesbanglinmas akan menjadi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Pemerintahan Umum. (Hari Atmaja)