Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Pansus DPRD DIY dan peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM menilai penerapan Perda nomer 1 tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis masih belum berjalan efektif. Hingga saat ini sejumlah gelandangan dan pengemis masih bebas berkeliaran di sudut-sudut kota. Peneliti senior dari PSKK UGM, Profesor Muhajir Darwin, menilai, lemahnya Perda Pengendalian Gelandangan dan Pengemis ini dikarenakan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dari Pemda DIY dalam memberantas pemain-pemain lama atau mafia pengelolaan gepeng. Selama ini pemerintah daerah hanya fokus menindak gelandangan dan pengemis di sektor hilir, tanpa pernah menyelidiki mafia yang bermain dalam pengelolaan gepeng yang terorganisir.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Pengendalian Gelandangan dan Pengemis DPRD DIY, Muhammad Zazid, menilai, selain belum optimalnya pelaksanaan Perda Gepeng yang dibuat tahun 2014 silam, pemerintah juga tidak serius dalam menangani penyakit masyarakat tersebut, yang terlihat dari belum diterbitkanya pergub yang memuat aturan teknis dari Perda Pengendalian Gelandangan dan Pengemis.

Data Dinas Sosial DIY mencatat ada sekitar 199 gelandangan dan pengemis yang ditampung di panti-panti sosial. Dari jumlah tersebut 70 persennya merupakan gepeng dari luar DIY. (Fauzan Ahmad)