Teja

Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Sleman, JOGJA TV | Semenjak era reformasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan sempat hilang tetapi sekarang mulai direvitalisasi kembali mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia. Konsep ini menempatkan penduduk menjadi titik sentral dalam pembangunan. Intinya pembangunan apapun yang sifatnya fisik, ekonomi, pendidikan semuanya harus ada mainstreaming kependudukan. Demikian diungkapkan oleh Kepala Pusat Kependudukan dan Kebijakan UGM, Dr. Agus Heruanto Hadna,MSi dalam dialog Teras Jogja, sabtu (21/11) di Studio Jogja TV.

Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus diikuti oleh daerah. Untuk mewujudkan konsep ini dibuat grand desain pembangunan berwawasan kependudukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Isi dari grand desain mencakup pengendalian penduduk, kualitas penduduk dan perpindahan penduduk.

Terkait pengendalian jumlah penduduk saat ini program KB dengan slogan dua anak cukup perlu dimaksimalkan lagi karena ketersediaan anggaran pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi tidak mencukup untuk jumlah penduduk yang besar. oleh karena itu, jumlah penduduk harus dikendalikan. “Saya berpendapat kita sekarang mestinya mengontrol (jumlah penduduk) karena resources yang kita punya dari sisi anggaran pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi belum mencukupi untuk jumlah penduduk yang besar,” ungkap Kepala PSKK UGM, Dr. Agus Heruanto Hadna,MSi. Bahkan hasil sensus 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia naik 4 juta. Hal ini karena tidak adanya perhatian terhadap program KB setelah era reformasi.

Grand desain selanjutnya terkait soal kualitas penduduk. Kualitas ini menyangkut soal pendidikan dan kesehatan. Untuk mencapai penduduk yang berkualitas pemerintah membuat kebijakan dengan menata pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA. Demikian juga di bidang kesehatan pemerintah juga membuat kebijakan kaitannya dengan angka kematian ibu maupun angka kelahiran hidup.

Grand desain berikutnya soal migrasi atau perpindahan penduduk. Untuk mengatasi perpindahan penduduk yang terkonsentrasi di kota pemerintah juga membuat kebijakan agar penduduk tidak pindah ke kota tetapi tetap tinggal di desa membangun desanya. Tentunya ini dilakukan dengan menyediakan lapangan pekerjaan di desa.(Rumini)