Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Pimpinan DPRD Kota Yogykarta, Selasa (13/9) pagi kembali  memanggil sejumlah kepala instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dinilai mengetahui perihal pembangunan sejumlah menara telekomunikasi microcell di lingkungan fasiitas umum. Perwakilan instansi yang dipanggil tersebut masing-masing adalah Dinas Perhubungan, Kimpraswil, dan Badan Lingkungan Hidup. Pertemuan tersebut bersifat tertutup dan berlangsung selama sekitar satu jam

Pemanggilan perwakilan instansi tersebut adalah upaya pimpinan Dewan Kota Yogyakarta untuk menggali informasi dari pihak-pihak yag dinilai mengetahui pemasangan tower microcell ilegal yang banyak ditemukan belakangan ini.

Ditemui usai pertemuan tersebut, para kepala dinas yang hadir dalam pertemuan tersebut enggan berkomentar banyak. Mereka mengaku, upaya penertiban tower ilegal masih akan menunggu adanya perda pemasangan tower, yang  pembahasannya baru akan dilakukan DPRD Kota Yogyakarta bulan Oktober mendatang.

Semantara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko mengakui data pembangunan tower tak berijin yang dimiliki masing-masing instansi berbeda dan tidak valid karena hanya berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Pihaknya juga mengindikasikan adanya ketidakjelasan perihal uang jaminan yang diberikan dari pihak provider untuk Pemerintah Kota, yang tidak di ketahui siapa penerimanya. Untuk itu pihaknya mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta sesegera mungkin menertibkan dan menurunkan seluruh tower ilegal yang telah terdata, tanpa harus menunggu pembahasan perda.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko menegaskan jika Pemerintah Kota Yogyakarta tidak segera menindaklanjuti rekomendasi dewan terhadap tower ilegal secara serius, maka pihaknya akan turun tangan menertibkan sendiri tower-tower ilegal yang dinilai telah meresahkan masyarakat. ( Hari Atmaja )