Bantul, www.jogjatv.tv – Keputusan pemerintah untuk menaikkan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuat Pemerintah Daerah Bantul harus melakukan perampingan di beberapa pos anggaran dalam APBD. Pasalnya, untuk menaikan tunjangan PNS sesuai dengan keputusan Pemerintah Pusat, Bantul diprediksi akan mengalami defisit hingga  Rp 41 milyar.

Menyikapi kemungkinan terjadinya defisit anggaran di Kabupaten Bantul, Bupati Bantul, Suharsono mengaku telah mempersiapkan sejumlah langkah. Langkah tersebut antara lain, menggenjot pendapatan asli daerah, (PAD), dan memangkas anggaran kunjungan kerja dengan cara menunda atau bahkan meniadakannya.

Saat ini Bantul masih mengandalkan pariwisata sebagai peyumbang PAD terbesar. Namun sektor ini saja belum mencukupi untuk menutup potensi defisit anggaran akibat kenaikan tunjangan kinerja PNS. (Anang Zainuddin)