Bantul, www.jogjatv.tv – Penangkapan sejumlah aktivis oleh kepolisian dengan tuduhan makar beberapa hari lalu, ditanggapi beragam oleh sejumlah tokoh. Salah satu tokoh Muhammadiyah, Din Syamsudin menilai, tindakan para aktivis yang ditangkap tersebut adalah wajar dan masih dalam konteks konstitusi. Mereka hanya ingin agar MPR melakukan amandemen terhadap beberapa aspek UUD 1945 yang dinilai mencederai demokrasi.

Ditemui sebelum mengikuti Forum Mahatir Global Peace School di Sportorium UMY Senin (5/12) siang, Mantan Ketua PP Muhamadiyah, Din Syamsudin, mengaku kaget, dengan penangkapan sejumlah aktivis dengan dugaan makar. Din Syamsudin menilai, tuduhan kepada aktivis tersebut berlebihan, sehingga mereka layak untuk dilepaskan. Para aktivis ini memiliki pemikiran untuk amandemen UUD 1945 karena ada sejumlah pasal yang dinilai tak sesuai dengan kondisi demokrasi di Indonesia, seperti pemilihan presiden secara langsung yang dinilai hanya memboroskan anggaran negara, serta berpeluang menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Din juga mengaku sepakat dengan adanya usulan amandemen UUD 1945 yang dilontarkan oleh para aktivis yang ditangkap tersebut. Selain itu MPR sebagai lembaga tinggi negara, juga harus memiliki kekuatan terhadap pemerintah. Selama ini, undang-undang tak mewajibkan presiden untuk mempertanggungjawabkan jabatannya di depan MPR, padahal sebelum amandemen, presiden wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR sebelum masa jabatannya berakhir. ( Anang Zainuddin )